Kebijakan Pemerintah Terbaru 2018. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada Rabu (19/1) mengabaikan kebijakan baru pemerintah yang mewajibkan para eksporter minyak kelapa sawit tersebut untuk mendapatkan persetujuan sebelum melakukan ekspor sekaligus mewajibkan mereka untuk mengumumkan hasil penjualan domestik Produsen dan pengekspor minyak.
Permendagri Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 Download file format PDF.
Peraturan LKPP No. 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan
Tema Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO 15 BN2018/No768 jdihlkppgoid 13 hlm Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018 This document is password protected.
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM
Kumpulan Berita KEBIJAKAN PEMERINTAH Harga Rokok Terus Naik Kaum Muda di Bogor Beralih ke Tembakau.
Kebijakan Mendikbud tentang Sistem Zonasi Tahun Ajaran
Tanggal 22 Maret 2018 Tentang Kebijakan Afirmatif Berkeadilan Atur OTT di Indonesia Jakarta Kominfo Perubahan menjadi realitas yang tak terelakkan saat ini akibat kehadiran teknologi Oleh karena itu pemerintah terus mengembangkan inovasi kebijakan agar senantiasa adaptif terhadap perubahan dan dinamika teknologi.
Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Berita Harian Kebijakanpemerintah Terbaru Hari Ini
Bara Wajib Tahu Cek Kebijakan DMO Terbaru, Pengusaha Batu
KEBIJAKAN FISKAL 2020 : Pemerintah Akan Tetap Ekspansif
Kesehatan Indonesia 2018, Kebijakan
Terhadap Guru Honorer Inilah Kebijakan Pemerintah
di dalam Pemungutan PBBP2 Kesiapan Kebijakan Pendaerahan
MA Keluarkan Beberapa Kebijakan Terkait Pemilu 2019
Kumpulan informasi terkait kebijakan pemerintah SINDOnews
Info Terbaru Terkait Kebijakan Presiden untuk PNS di Tahun
Asoasiasi Minyak Sawit GAPKI Abaikan Kebijakan Izin Ekspor
PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha
Kebijakan Perekonomian di Indonesia selama Tahun 2018
Kumpulan Berita KEBIJAKAN PEMERINTAH Terbaru Hari Ini
Pertama dalam kebijakan pendaerahan PBBP2 ini pemerintah pusat tidak hanya melimpahkan kewenangan untuk memungut PBBP2 saja tetapi juga ikut mewariskan piutang PBBP2 kepada pemerintah daerah Jumlah piutang pajak yang didesentralisasikan ke daerah pun jumlahnya tidak tergolong kecil sehingga mengakibatkan daerah memiliki piutang pajak.